Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembiayaan atau penarikan utang pemerintah mencapai Rp119,1 triliun per 30 April 2024.
Penarikan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp128,6 triliun atau turun 46,4 persen.
Bendahara negara mengatakan penarikan utang itu baru mencapai 13,6 persen terhadap APBN. Adapun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penarikan utang ini turun 68,3 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pembiayaan utang mencapai Rp648,1 triliun dalam APBN, realisasinya sampai dengan 30 April untuk pembiayaan anggaran baru Rp71,1 triliun. Ini artinya baru 13,6 (persen), jauh lebih kecil dibandingkan dengan target di APBN,” kata wanita yang akrab disapa Ani itu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Senin (27/4).
“Juga untuk penerbitan utang. Bahkan untuk penerbitan SBN, kita secara neto Rp128,6 triliun itu dibandingkan target APBN yang Rp666,4 triliun itu berarti 19,3 persen, di bawah 20 persen,” sambungnya.
Kemudian pembiayaan non utang sebesar Rp48 triliun, meliputi pendanaan investasi pemerintah berjalan. Ani menyebut kondisi investasi masih dalam posisi aman dan diharapkan turut mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.
Lebih lanjut, Ani mencatat belanja pemerintah pusat (BPP) dalam APBN 2024 telah terealisasi sebesar Rp591,7 triliun per akhir April. Nilai itu setara dengan 24 persen dari pagu APBN dan tumbuh sebesar 13,2 persen (yoy).
“Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 April mencapai Rp591,7 triliun,” tutur dia.
Pertumbuhan realisasi belanja pemerintah utamanya dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan akan ternormalisasi pada kuartal II-2024.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp304,2 triliun atau 27,9 persen dari pagi.
Belanja pegawai tercatat sebesar Rp96,2 triliun, tumbuh sebesar 19,5 persen (yoy). Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh pembayaran THR ASN/TNI/Polri sebesar Rp16,4 triliun dan kenaikan gaji ASN/TNI/Polri dengan total penyaluran Rp79,8 triliun.
Sementara belanja barang terealisasi Rp109,8 triliun atau tumbuh 30,3 persen (yoy). Nilai tersebut tersalurkan untuk KPU sebesar Rp19,8 triliun, Kementerian Pertahanan Rp11,3 triliun, Polri Rp9,5 triliun, Kementerian Agama Rp7,9 triliun, dan Kementerian PUPR Rp7,3 triliun.
Kemudian belanja modal tersalurkan Rp42,8 triliun atau tumbuh 19,2 persen (yoy) untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp13,9 triliun, peralatan dan mesin sebesar Rp21,8 triliun, dan gedung dan bangunan sebesar Rp5,1 triliun.
Lalu belanja bantuan sosial (bansos) tercatat sebesar Rp55,5 triliun, terkontraksi 2,9 persen. Penurunan itu disebabkan penyaluran program keluarga harapan (PKH) tahap II 2024 yang belum sepenuhnya tersalurkan.
Belanja bansos disalurkan melalui Kementerian Sosial sebesar Rp27,7 triliun, Kementerian Kesehatan Tp15,4 triliun, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp10,7 triliun, Kementerian Agama Rp1,6 triliun, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rp64,6 miliar.
(del/agt)