Nasib Ibu Kota Baru Nusantara atau IKN kembali menjadi pertanyaan besar masyarakat hingga investor.
Masa depan ibu kota anyar itu sebelumnya juga sempat tak menentu seiring muncul banyak penolakan dari sejumlah pihak hingga proses perpindahan kekuasaan. Namun, pemerintah dengan nyaring terus meyakinkan bahwa IKN terus jalan.
Kini timbul perkara baru: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe mengundurkan diri. Nama yang disebut terakhir adalah orang pertama yang mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kemudian, beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN,” ucap Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/6).
Tak pelak, kejadian ini menyulut kebingungan baru di masyarakat. Apa yang sedang terjadi di IKN? Apalagi, Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT RI ke-78 di tempat yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
Masyarakat di media sosial pun gaduh. Pengunduran diri duo bos IKN yang disusul keputusan Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antono sebagai penggantinya, memicu dugaan-dugaan liar warganet.
Kurang dari empat jam usai pengumuman, tepatnya pada pukul 14.00 WIB, nama Bambang Susantono menjadi topik yang banyak dibicarakan (trending topic) di platform X (sebelumnya Twitter) pada urutan ke-15. Selain itu, kata kunci Kepala Otorita IKN pun trending di platform tersebut.
Benang merah dari cuitan masyarakat itu berisi kebingungan mengapa Bambang mundur dan pertanyaan bagaimana nasib IKN. Keresahan itu pun memang tak dijawab oleh pihak Istana sedari awal. Pratikno mengatakan dalam surat pengunduran diri Bambang dan Dhony tak ada penjelasan alasan yang membuat keduanya memilih mundur.
“Ya kalau namanya mundur di surat enggak disebutkan, tentu saja kami enggak tahu juga (alasan Bambang-Dhony mengundurkan diri),” kata Pratikno.
Semantara itu, seolah tahu dengan pikiran massa, Basuki lantas memastikan pengunduran diri Bambang dan Dhony tak mempengaruhi pembangunan IKN. Proyek ibu kota negara baru tetap akan berjalan sesuai jadwal.
Bahkan, Jokowi memerintahkan Basuki untuk melakukan sejumlah percepatan. Kerja Basuki akan berfokus di dua hal, investasi dan status tanah. Terkait status tanah itu, pun menjadi alasan Jokowi menunjuk Raja Juli sebagai pelaksana tugas (Plt) wakil Otorita IKN.
“Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa, atau kah KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha), kami ingin mempercepat itu,” ucap Basuki.
Ia menjelaskan dengan adanya kejelasan status tanah ini, pemerintah berharap para investor tidak ragu-ragu lagi menanamkan modalnya di IKN. Hal ini juga berhubungan dengan fokus masalah kedua, yakni menggaet investor.
“Saya kira enggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri,” kata Basuki.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai pengunduran diri Bambang dan Dhony sangat tidak tepat waktunya. Ia mengaku sudah mendengar isu tentang pucuk pimpinan otorita IKN bakal mundur sejak tahun lalu. Karenanya, Nirwono cukup kaget mengapa pengunduran diri itu dilakukan sekarang.
“Mestinya bisa ditunda setelah Agustusan (HUT RI), kemudian September transisi dulu hingga definitif baru saat pemerintahan baru Oktober nanti,” tuturnya kepada CNNIndonesia.com.
Nirwono menilai pengunduran diri pucuk pimpinan Otorita IKN akan berpengaruh pada investor, apalagi yang sudah teken kontrak dengan Otorita IKN.
Investor, lanjut dia, mempertimbangkan kembali kelanjutan investasi. Mereka juga bakal menunggu kepala definitif yang baru nantinya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencatat saat ini total investasi yang masuk untuk pembangunan IKN mencapai Rp49,6 triliun. Investasi tersebut telah dibuktikan melalui lima kali groundbreaking sebagai tanda dimulainya proses pembangunan berbagai fasilitas di IKN yang didanai oleh non-APBN.
Nirwono pun menilai penunjukan Basuki sebagai plt Otorita IKN ada untung ruginya. Untungnya, Basuki punya pengalaman panjang soal pembangunan. Ruginya, Basuki punya beban tambahan selain menjadi PUPR dan kurang pengalaman soal menarik investasi.
“Sementara untuk IKN, Pak Basuki dapat lebih fokus menyelesaikan infrastruktur dasar kota saja. Sedangkan persoalan tanah dan peluang investasi bukan domainnya,” kata Nirwono.
Lanjut ke halaman berikutnya…